Terkumpul 116 Ribu Tanda Tangan Dukung Penutupan Kebun Binatang Surabaya

jpnn.com - PERMASALAHAN yang terus menerus menimpa Kebun Binatang Surabaya (KBS) tidak hanya mendapat sorotan dari dalam negeri. Publik internasional juga mengevaluasi. Namun, penilaian yang diberikan untuk KBS cenderung negatif. KBS diidentikkan sebagai death zoo alias kebun binatang kematian. Penilaian tersebut terlihat dalam petisi yang digalang secara online lewat situs www.thepetitionsite.com. Itu adalah situs petisi online internasional yang berfokus pada isu-isu lingkungan.

Berdasar update terbaru tiga hari lalu (18/3), petisi berjudul Shut Down Your Zoo of Death! itu sudah berhasil mengumpulkan 116.021 tanda tangan.

Petisi yang diunggah seseorang dengan nama Jordyn Fender itu menyebut KBS adalah lembaga konservasi yang tidak memperhatikan kesejahteraan satwa. Dia mencontohkan jerapah bernama Kliwon yang mati dengan perut berisi gumpalan sampah seukuran bola voli pantai. Fender menargetkan, setidaknya ada 300 ribu orang yang menyetujui petisi tersebut.

Apa respons Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS? Direktur Utama PDTS KBS Ratna Achjuningrum menuturkan, isu itu bukan kali pertama dihadapi. Publik luar negeri mungkin belum tahu bahwa di KBS sudah berganti kepengurusan. "Upaya yang kami lakukan sudah banyak untuk membenahi KBS," jelas Ratna kemarin (20/3).

Dia mencontohkan pemberian pakan dengan nutrisi yang lebih baik untuk satwa. Selain itu, sarana dan prasarana di dalam KBS dibenahi. Di antaranya, jalan dan kandang. KBS memang punya sejarah panjang yang tidak pernah lepas dari konflik internal sehingga satwa-satwa telantar dan kurang terurus. Tapi, persoalan itu terurai sejak kebun binatang tersebut resmi dikelola Pemkot Surabaya pada Juli 2013. Bahkan, pada Agustus 2014, KBS kembali mendapatkan izin lembaga konservasi dari Kementerian Kehutanan.

Direktur Operasional PDTS KBS Aschta Nita Boestani Tajudin menambahkan, dirinya juga sudah mendengar soal petisi itu dari koleganya di lembaga konservasi di Amerika Serikat. Alumnus Edinburgh University, Inggris, tersebut menuturkan bahwa petisi itu tidak akan dianggap sebagai hal yang remeh-temeh. "Petisi itu sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi kami," ungkapnya.

Aschta menuturkan, beberapa temannya menyarankan untuk membuat tandingan petisi tersebut. Langkah itu sekaligus memberikan perspektif berbeda soal kondisi KBS. "Yang jelas, KBS sekarang ini sudah jauh berbeda," jelasnya.

Hanya, memang masih ada persoalan pelik yang belum terpecahkan di KBS. Yakni, status kepemilikan aset di atas tanah yang hingga kini belum klir. Persoalan itu membuat direksi yang sudah mendapatkan kucuran dana lebih dari Rp 15 miliar dari Pemkot Surabaya belum bisa bertindak banyak untuk membenahi kandang dan sarana prasarana KBS.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Khalid menuturkan, audit aset tersebut memang masih berlangsung. Pemkot meminta bantuan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk meneliti status kepemilikan aset. "Semua data yang kami miliki sudah diserahkan ke BPKP. Kami masih menunggu prosesnya," ujar dia.

Persoalan aset itu sebenarnya sudah pernah ditangani BPKP. Audit pertama yang mereka lakukan atas permintaan direksi PDTS KBS tersebut membeberkan bahwa status aset memang masih simpang siur. Sebab, ada pengurus lama KBS yang merelakan aset itu dikelola pemkot. Tapi, ada juga pengurus lama yang masih berhasrat memiliki KBS. Niat seperti itu masih diburu pengurus Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS).

Dokter hewan (drh) Liang Kaspe yang menjadi salah seorang anggota PTFSS menuturkan, persoalan aset itu hanya perlu dibicarakan bersama. Direksi PDTS, KBS, dan PTFSS bisa berdiskusi secara langsung untuk menyelesaikan persoalan aset. "Selama ini belum ada pertemuan langsung," ungkapnya.

Dalam struktur kepengurusan PTFSS, mantan direktur operasional PDTS KBS tersebut memang menjadi orang yang cukup penting. Buktinya, Liang juga diminta untuk mengelola Rumah Sakit Hewan Setail yang sudah dibekukan PDTS KBS. (jun/ayi)