Terlalu Teknis Jika Loyalitas jadi Syarat Cawapres

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Dr Irmanputra Sidin, mengingatkan seluruh calon presiden yang akan ambil bagian dalam Pilpres Juli 2009 mendatang, hendaknya agar memilih cawapresnya masing-masing atas pertimbangan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. "Jangan seperti yang terjadi dengan incumbent SBY, yang hanya terjebak dengan hal-hal teknis untuk menetapkan cawapresnya, seperti loyalitas, chemistry dan berlatar belakang ekonom," tegas Irmanputra Sidin, di Jakarta, Kamis (14/5).

Menurut Irmanputra, dalam konteks sebuah negara demokrasi yang berdaulat kepada rakyat, ada pertimbangan yang lebih substansial dan prinsip dalam menetapkan siapa cawapres masing-masing. Pertama, cawapres harus memahami kekuasaan presiden secara utuh. "Jadi ini bukan soal loyal atau tidak loyal, cocok atau tidak cocok chemistry-nya, tapi harus diletakkan dalam perspektif negara demokrasi, yang mana rakyat-lah yang jadi pemilik sah bangsa ini," kata Irman.

"Untuk memahami kekuasaan presiden secara utuh, maka seorang cawapres harus orang yang memiliki pengalaman politik dan memahami konstitusi secara utuh, termasuk sejarah dan jati diri bangsa," imbuhnya.

Jika hanya menuntut loyalitas, lanjutnya, maka syarat yang diajukan terlalu dangkal dan terlalu sederhana bagi siapapun yang berminat jadi cawapres. "Pemenuhan kriteria loyalitas yang sangat sektoral itu, tidak akan bisa membantu presiden dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Presiden pun pada akhirnya akan kehabisan energi menjalankan tugas dan kewajibannya itu," ulasnya.