TERLALU! Uang Rakyat Dipungut Seenaknya, Rp 200 per Liter Premium
Saat ditanya apakah Dana Ketahanan Energi akan masuk dalam APBN, Sudirman menyebut jika pihaknya akan menjelaskan kepada DPR bahwa selain dana reguler, Kementerian ESDM juga akan mengelola dana yang dikelola langsung. ''Nanti akan kita jelaskan penggunaannya untuk apa saja,'' katanya.
Sudirman mengklaim, rencana pemungutan Dana Ketahanan Energi sudah dibahas di level pemerintah dan parlemen berulang-ulang. Tapi, hingga saat ini belum pernah direalisasikan. Padahal, sudah diatur pula dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). ''Karena itu, tidak hanya konsep, harus direalisasikan,'' ucapnya.
Terkait penggunaan Dana Ketahanan Energi, Sudirman menyebut diantaranya untuk membangun infrastruktur energi terbarukan, membiayai riset penelitian dan pengembangan energi terbarukan, termasuk mesubsidi tarif listrik dari energi terbarukan yang saat ini harganya belum kompetitif.
''Bisa juga untuk pengembangan infrastuktur energi di wilayah (Indonesia) timur yang masih kurang,'' ujarnya.
Kementerian ESDM mengestimasi Dana Ketahanan Energi yang bisa dikumpulkan per tahun berkisar Rp 15 triliun. Itu berasal dari pungutan Rp 300 per liter untuk solar yang konsumsinya tahun depan diperkirakan 16 juta kiloliter, serta Rp 200 per liter untuk premium dan bahan bakar tertentu lainnya yang konsumsinya diperkirakan 51 juta kiloliter.
Berdasar proyeksi Pertamina, total konsumsi BBM tahun 2015 ini diperkirakan mencapai 65,8 juta kiloliter. Namun, seiring perlambatan ekonomi hingga akhir tahun ini, proyeksi tersebut diturunkan menjadi kisaran 62,5 juta kiloliter.
Dengan pertumbuhan ekonomi 2016 yang diproyeksi lebih tinggi dibanding tahun ini, maka total konsumsi BBM 2016 diperkirakan sekitar 67 juta kiloliter. (wir/owi)
JAKARTA - Rencana pemerintah memungut dana ketahanan energi dari setiap liter bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli rakyat sepertinya juga tidak melenggang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Tali Qrope dan Selang Spring Hose Jadi Sorotan di INAMARINE 2024