Terlanjur Terjerat Pinjol Ilegal, Enggak Usah Bayar, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Tidak mudah lepas jika sudah terlanjur menjadi nasabah pinjaman online (pinjol) ilegal.
Banyak dari kasus di masyarakat utang makin menggunung dalam hitungan hari.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan berdasarkan pernyataan resmi Menkopolhukam Mahfud MD secara hukum utang pada pinjol ilegal tak perlu dilunasi.
Pasalnya, Secara hukum perdata transaksi di pinjol ilegal tidak memenuhi suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 13 KUP (Kitab Undang-undang) Perdata. Status ilegal dari OJK membuat semua perjanjian utang nasabah dan pinjol ilegal tidak sah di mata hukum.
Kemudian, Kemenkominfo menyebut secara hukum pidana, aktivitas pinjol ilegal melakukan pemerasan di Pasal 368 KUHP. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan sesuai dengan Pasal 335 dan melanggar UU ITE dan perlindungan konsumen.
"Enggak usah dibayar, sesuai namanya, kegiatan berutang ke pinjol ilegal tuh ya ilegal," tulis akun Instagram @kemenkominfo seperti dikutip Senin (29/11).
Kendati demikian, bertransaksi dengan pinjol ilegal memiliki risiko teror penagihan, bahkan ke orang terdekat.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari pinjol ilegal.
Tidak mudah lepas jika sudah terlanjur menjadi nasabah pinjaman online (pinjol) ilegal. Jika utang segunung haruskah membayar?
- Penetrasi Keuangan Syariah Rendah, OJK Minta Pelaku Usaha Melakukan Ini
- Aset BUMN Tak Cukup Tutupi Utang, Pengamat: Ini Tanda Bahaya Serius
- CBD PIK2 Buyback Saham Rp 1 Triliun, Laba Melejit Hampir 60%
- Pilih Mana Celengan atau Rekening Bank untuk Merencanakan Keuangan
- Asuransi Kitabisa Raih Penghargaan dari OJK
- Jimmy Masrin Siap Terbuka & Kooperatif, Kuasa Hukum: Ini Masalah Utang yang Berstatus Lancar