Terlibat Politik, Oknum PNS Terancam Dipecat
jpnn.com - WEDA – Ketua Devisi Hukum dan Penindakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Yusuf Haruna mengaku telah mengantongi bukti keterlibatan salah satu oknum pegawai negeri sipil (PNS) berinisila RI dalam aksi demo yang dilakukan pendukung bakal calon bupati Halteng, Muttiara-Berkah.
Kendati begitu, pihaknya belum bisa menindak oknum PNS tersebut. “Iya, kami sudah kantongi bukti. Tapi, belum bisa ditindak. Harus ada laporan resmi dari masyarakat untuk jadi rujukan kami. Prinsipnya, jika sudah ada laporan langsung ditindak,” kata Yusuf, Kamis (27/10) seperti dilansir Malut POst (Jawa Pos Group).
Terpisah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Halteng Basri Amal saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan RI di aksi demo pendukung Muttiara-Kabir beberapa waktu lalu, secara tegas menyatakan akan memberikan sanksi.
"Saya sudah peringatkan PNS jangan terlibat dalam kegiatan politik. Karena aturan tentang ASN sangat tegas, bisa sampai pemecatan jika terbukti terlibat," kata Basri.
Namun, Basri sendiri mengatakan sanksi tersebut akan diberikan jika suda ada langkah-langkah yang diambil Panwaslih Halteng. Jadi, sambil menunggu langkah Panwaslih, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk diberikan pemahaman,” katanya.(JPG/fri/jpnn)
WEDA – Ketua Devisi Hukum dan Penindakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Yusuf Haruna mengaku telah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik