Ternyata, 80 Persen Fakultas Kedokteran Belum Memuaskan

’’Bahkan, Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa yang tidak ikut dalam fase penilaian diberikan izin. Hal tersebut perlu dipertanyakan,’’ tegasnya.

Menurutnya, pemaksimalan pendidikan S1 Kedokteran sebenarnya sudah cukup untuk menyelesaikan keluhan masyarakat terhadap dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). 

Namun, pemerintah malah membentuk satu lagi prodi setara spesialis yakni Dokter Layanan Primer (DLP).

’’Rencana pemerintah terkait DLP ini salah kaprah. Seakan-akan menambah beban bagi dokter namun tak memperbaiki kinerja,’’ terangnya di Jakarta kemarin.

Dia menegaskan, pendidikan DLP yang digembor-gemborkan setara dengan pendidikan spesialis justru mengamburkan uang dan waktu dokter. 

Hanya untuk menguasai beberapa modul tambahan, peserta harus mengeluarkan Rp 300 juta per tahun. 

Selain itu, mahasiswa pun harus melepaskan pekerjaannya karena lembaga yang menyediakan hanya hanyalah 17 Fakultas Kedokteran. 

’’Kalau dibandingkan dengan program P2KB (Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) dari IDI sudah jelas beda. Hanya habis Rp 1 juta per modul yang bisa diambil di 430 Cabang. Modul pun disesuaikan dengan apa yang diperlukan di daerah tugas mereka,’’ ungkapnya.