Ternyata Ada Perusahaan Kirim PMI Secara Ilegal saat Pandemi Covid-19, Kapolri Harus Bertindak

Kemenaker diminta menyeleksi secara ketat perusahaan-perusahaan kredibel untuk diberikan tanggung jawab.
Perusahaan yang diberi amanat itu harus benar-benar memiliki pengalaman, dan tidak pernah melanggar ketentuan dan aturan yang ditetapkan pemerintah selama ini.
"Walau jalur penempatannya ditutup, faktanya tetap saja ada pengiriman. Malah lebih berbahaya. Sebab, pengirimannya dilakukan secara unprosedural," katanya.
Selain iti, lanjut Saleh, jumlahnya konon mencapai ratusan bahkan ribuan orang setiap minggu. "Banyak aturan yang mereka langgar," tegasnya.
Saleh menyatakan kenapa tidak sekalian dibuka saja secara formal, lalu lakukan seleksi secara terbuka.
Kemudian, lanjut Saleh, berikan pelatihan kerja kepada calon PMI-nya dengan baik.
"Berangkatkan secara formal. Dengan begitu, hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan benar," kata wakil ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) itu.
Nah, Saleh mengatakan, apakah
bisa diberangkatkan di masa Covid-19, itu tergantung negara tujuannya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan PMI unprosedural ke luar negeri.
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Pemerintah Siapkan Regulasi Baru Untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran
- Satu PMI Ditemukan Tewas Penuh Luka di Kamboja, Menteri P2MI Bilang Begini
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Seluruh PMI di Kamboja Ilegal, Banyak Terjebak Judi Online & Penipuan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan