Ternyata Banyak Bidan PTT Kena Pungli Oknum Dinkes
"Yang begini ini kan merusak sistem. Harusnya, kalau sudah dapat NIP, SK dengan cepat diterbitkan. Kan aneh kalau 46 dapat NIP, tapi yang di SK-kan hanya 44. Ada apakah ini?," tuturnya.
Ridwan menyebutkan, hanya beberapa daerah yang sudah 100 persen mengusulkan berkas tenaga kesehatannya, yaitu Banyuwangi, Sleman, dan Gunung Kidul.
Lainnya belum mengusulkan sama sekali. Ada pula yang mengusulkan tapi tidak seluruhnya.
"Komitmen pemerintah daerah patut dipertanyakan. Tenaga kesehatan ini sudah lama mengabdi harusnya mereka diberikan kemudahan untuk memperoleh haknya sebagai CPNS. Bukannya malah dipersulit atau bahkan dipungli," tegasnya.
Dia menyerukan kepada para tenaga kesehatan PTT seperti bidan dan dokter untuk melaporkan bila ada oknum yang menarik dana untuk pengurusan berkas.
Laporannya bisa dimasukkan ke http://www.bkn.go.id/homepage/lapor-bkn. "Kalau buktinya jelas, kami akan menindaklanjutinya dengan cepat," pungkasnya. (esy/jpnn)
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapatkan banyak laporan dari para bidan PTT soal maraknya pungli di daerah.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen
- 5 Berita Terpopuler: Ada Tuntutan Pemecatan, Honorer Non-Database BKN Minta Kesempatan Kedua
- Honorer Non-Database BKN TMS Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Minta Kesempatan Kedua
- 5 Berita Terpopuler: Ada Masalah Serius, MenPANRB Bikin Terobosan, Semua Honorer TMS Ikut Seleksi PPPK 2024 Tahap 2
- Dipastikan Hanya 25% Honorer Lulus PPPK 2024, Mayoritas Paruh Waktu
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal