Ternyata Ini Penyebab Pemerintah Masih Bimbang Buka Keran Mudik 100%
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo pada 23 Maret lalu menyatakan tahun ini umat Islam bisa kembali menjalankan Salat Tarawih dan Idulfitri berjemaah di masjid.
Syaratnya, tetap menerapkan protokol kesehatan dan telah diperbolehkan untuk mudik Lebaran.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Ramadan menjadi bulan ibadah istimewa, sekaligus momentum untuk terus menekan angka kasus Covid-19, serta memacu peningkatan ekonomi.
"Tentunya, jika aturan ibadah Ramadan dan pelaksanaan mudik dipersiapkan dengan baik,” ungkap Menko Muhadjir di Jakarta, Senin (28/3).
Muhadjir mengatakan sesuai survei Kementerian Perhubungan, kebijakan penghapusan aturan tes antigen/PCR dalam bepergian berpotensi terhadap peningkatan arus mudik Lebaran yang cukup tinggi, yakni hingga 55 juta pelaku perjalanan.
Sementara, jika tanpa syarat atau cukup dengan vaksin dosis kedua, diperkirakan akan ada 79 juta warga yang melakukan perjalanan mudik.
Kalau ada kemudahan lain, kata Menko Muhadjir, misalnya ada mudik bersama, peluangnya mendekati 100 juta (pemudik).
Itu sebabnya, pemerintah betul-betul menyiapkan ibadah Ramadan dengan baik agar kelambatan ekonomi selama pandemi bisa ditebus pada masa Lebaran ini.
Pemerintah masih bimbang membuka keran mudik 100 persen karena beberapa pertimbangan.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi