Ternyata, Inilah yang Membuat Megawati Resah dengan Kapolri Sigit, Banyak Informasi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan latar belakang Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri yang ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Hasto, Presiden Kelima RI itu banyak mendengar informasi adanya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.

Hal ini disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan awak media setelah acara memberikan rekomendasi dukungan kepada ratusan kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).

"Yang menjadi latar belakang adalah begitu banyak laporan yang masuk ke Ibu Ketua Umum tentang penyalahgunaan fungsi penegakkan hukum dan itu dipakai secara masif di dalam pemilu yang lalu. Sehingga inilah yang kemudian ibu mengingatkan bahwa pemimpin tertinggi Polri harus bertanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan merah putih jangan dipersempit kepada kepentingan-kepentingan sepihak hanya karena ambisi kekuasaan itu. Itu yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan teman-teman pers juga harus berani menyuarakan kebenaran itu," kata Hasto.

Hasto mengajak semua pihak agar tidak menutup mata ketika ada penegak hukum yang seharusnya mengabdi kepada keadilan, lalu sudah bergeser hanya menjadi alat untuk melakukan tekanan-tekanan tertentu.

"Karena Ibu Mega memang dengan prinsip Satyam Eva Jayate, pada awalnya kan melakukan evaluasi, karena beliau menerima masukan dari kader-kader Partai, bagaimana dalam Pemilu Presiden yang lalu, dan ini juga dibuktikan oleh dissenting opinion dari tiga Hakim MK bahwa terjadi kecurangan abuse of power dengan menggunakan alat-alat negara, dan juga sumber daya negara," kata Hasto.

Dosen di Universitas Pertahanan RI ini mengingatkan bahwa Polri merupakan alat negara yang seharusnya netral dan menolak tekanan penguasa untuk mengintimidasi kelompok tertentu. Hasto juga tidak ingin ada upaya hukum untuk melakukan suatu perubahan-perubahan struktur di dalam partai politik, yang seharusnya berdaulat.

"Ibu Mega ketika memberikan kritik itu, itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Hasto.