Ternyata Netizen Sudah Minta Cabut Iklan “Jokowi” di Bioskop
jpnn.com, JAKARTA - Iklan pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditayangkan di bioskop-bioskop menuai kritikan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta iklan itu disetop. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menolak.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan kinerja pemerintahan. Namun, Hidayat mengingatkan pemerintah dalam konteks ini bukan hanya Jokowi saja.
Kinerja Kemenkominfo pun perlu disampaikan ke publik. “Tapi, kok bukan kerja Kemenkominfo yang disampaikan, malah kerja yang kemudian bisa menimbulkan tafsir bahwa ini menjelang pilpres dan kemudian bisa ditafsirkan,” kata Hidayat kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
Dia mengatakan, sebelum Fadli Zon, iklan tersebut sudah terlebih dahulu dikomentari warga yang nonton film di bioskop. Warga merasa menit pertamanya menonton terganggu karena diambil oleh iklan.
Oleh karena itu, Hidayat mengatakan, akan lebih elegan jika pemerintah ingin menyampaikan programnya mencari tempat-tempat yang rakyat tidak harus membayar. Misalnya, membuat baliho, atau menyampaikan program-program di televisi milik pemerintah seperti TVRI.
“Ini tempat di mana pemerintah wajar menyampaikan kinerjanya. Tapi kalau di tempat publik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tempat swasta di mana rakyat membayar, ya sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu,” kata Hidayat.
Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, kalaupun niatnya sosialisasi, tentu tidak hanya dilakukan sekarang saja. Tapi, seharusnya sosialisasi dilakukan sejak dulu. “Karena kan kinerja setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu,” ungkap Hidayat.
Hidayat setuju jika iklan semacam itu di bioskop dicopot saja karena tidak menghadirkan simpati dari masyarakat kepada pemerintah. Justru, kata Hidayat, iklan ini bisa bermakna kampanye negatif. “Kalau pemerintah memahami ini negative campaign, lah buat apa dilanjutkan?” katanya.
Iklan pembangunan bendungan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditayangkan di bioskop-bioskop menuai kritikan.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi