Ternyata Pengecekan Kunci Jawaban Belum Jalan

Di bagian lain, Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, pihaknya masih belum bisa memberitahu TKP dan orang-orang yang terlibat dalam peredaran kunci jawaban itu. "Termasuk guru yang memberikan kunci tadi ke kami juga belum bisa kita sampaikan," kata dia.

Alasannya, pihak ICW tidak mau pihak-pihak yang terkait peredaran kunci jawaban itu menjadi korban pengucilan oleh jajaran dinas pendidikan setempat atau bahkan guru-guru dan pimpinan sekolah yang bersangkutan. Seperti lazim terjadi, setiap kali ada guru atau orangtua siswa yang membongkar kasus kebocoran soal unas, peredaran kunci jawaban, atau sontekan massal selalu dikucilkan dan diintimidasi.

Febri mencontohkan, pernah ada guru pembongkar kejahatan unas dari kawasan Aceh yang mendapatkan diskriminasi keras dari pemda setempat. Ujung-ujungnya, setelah diperjuangkan oleh ICW guru tersebut ditarik menjadi pegawai di Kemendikbud. Tetapi, ada kasus-kasus diskriminasi atau pengucilan guru pembongkar kejahatan unas yang sampai sekarang belum tuntas. Misalnya di daerah Garut, Jawa Barat. Menurut Febri, sejumlah guru pembongkar kejahatan  unas di daerah tersebut sampai sekarang masih mendapatkan intimidasi.

"Kita sebenarnya bisa mengatakan TKP atau bahkan pihak-pihak yang terlibat," ujar dia. Namun, ICW meminta perjanjian atau semacam kontrak dari Kemendikbud berupa perlindungan jika pihak-pihak yang terkait ini tidak mendapatkan diskriminasi atau intimidasi.