JPNN.com 
Ternyata Tidak Semua Komponen Gaji PPPK Masuk DAU, Pemda jadi Ragu
jpnn.com, JAKARTA - Pantas saja daerah maju mundur dalam mengajukan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022.
Hal ini karena ternyata tidak semua komponen gaji PPPK dan tunjangannya ditanggung pemerintah pusat lewat Dana Alokasi Umum (DAU).
Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, yang ditanggung negara hanya gaji pokok, Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13.
Untuk tunjangan lainnya seperti fungsional, tambahan penghasilan, tunjangan kinerja daerah, dianggarkan dari APBD.
"Sesuai amanat PP Manajemen PPPK, penggajian PPPK itu diambil dari APBN/APBD. Jadi untuk gaji sudah dibiayai negara, tunjangannya oleh daerah," kata Made Arya Wijaya, baru-baru ini.
Pernyataan ini mengundang reaksi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti.
Menurut dia, itulah salah satu penyebab Pemda ragu untuk mengajukan formasi PPPK 2022 sebanyak-banyaknya.
Pemda akan memaksimalkan usulan formasi PPPK jika gaji dan tunjangan dibiayai APBN.
Pejabat Kemenkeu mengungkapkan bahwa tidak semua komponen gaji PPPK masuk DAU atau APBN menjadi penyebab pemda ragu mengajukan usulan formasi PPPK.
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Terbaru soal Gaji Guru PNS & PPPK, Lulusan SMA Bisa dapat Gede, Waduh
- Surat Terbaru Kemendagri soal Gaji Bikin Guru PNS & PPPK Daerah Gembira
- Gaji PPPK Paruh Waktu Tamatan SMA, Take Home Pay Bisa Rp4 Juta
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Bisa Tenang, PPPK Harus Siap Digerakkan Kapan Saja, tetapi Begitu Pensiun Tak Dapat Apa pun
- 295 PPPK Nakes Terima SK Perpanjangan Masa Kerja 5 Tahun
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
