Teror Sudah jadi Ancaman Nyata, Begini Saran Ketua MPR Buat Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk memrioritaskan upaya merangkul komunitas atau kelompok masyarakat yang menolak takdir kebinekaan Indonesia. Rumusan pendekatan kepada kelompok atau komunitas-komunitas tersebut perlu diperbarui. Untuk mendapatkan rumusan yang tepat, Pemerintah dan parlemen patut menjalin kerja sama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan.

Menurut Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo, rongrongan terhadap kebinekaan sudah demikian nyata, karena sejumlah komunitas terang-terangan menyatakan tidak lagi mencintai fakta keberagaman yang menjadi takdir bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam tahun-tahun terakhir ini, kelompok atau komunitas intoleran itu terlihat di mana-mana seperti di sekolah, kampus perguruan tinggi, banyak tempat kerja, dan di banyak institusi negara atau institusi pemerintah.

Pada saat yang sama, menurut Bamsoet, ada kekuatan lain yang menunggangi kecenderungan itu dengan mengerahkan pelaku teror. Kini, teror terhadap negara sudah menjadi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Inilah realitas masalah atau persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini.

Negara memang sudah menyikapi kecenderungan ini dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di luar BPIP, banyak tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pejabat pemerintah, tak henti-hentinya menyerukan perlunya menjaga kerukunan dan budaya toleran. Banyak kegiatan dialog lintas agama dan budaya sudah digelar. 

Namun, publik merasakan bahwa ragam program dan pendekatan untuk mereduksi perilaku intoleran itu belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Kecenderungan saling hina antar-kelompok atau antar-golongan bahkan makin tinggi intensitasnya.

“Oleh karena itu, perlu dicari dan dijajagi rumusan program dan model pendekatan lain. Utamakan program dan pendekatan baru yang bertujuan menghilangkan saling curiga,” kata mantan Ketua DPR RI ini.

Selama ini, menurut Bamsoet, dirasakan ada kebuntuan karena keengganan berdialog. Belum lagi sikap saling curiga antara negara dengan komunitas-komunitas itu. Untuk tujuan ini, pemerintah dan parlemen perlu mengambil inisiatif.