Terowongan JW Marriot-Ritz Carlton Tak Berizin
Senin, 27 Juli 2009 – 06:50 WIB

Terowongan JW Marriot-Ritz Carlton Tak Berizin
JAKARTA - Terowongan yang menghubungkan Hotel JW Marriott dengan Ritz-Carlton di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dipersoalkan. Jalan bawah tanah yang diduga dijadikan sarana untuk membawa bom itu ternyata tidak punya izin. Dia menyatkan, kalau memang terowongan itu dibangun tanpa izin, Pemprov DKI harus bertanggung jawab. Bahkan, menurut dia, dewan akan meminta Pemprov DKI Jakrata menutup sementara terowongan tersebut. "Kami minta terowongan tersebut tidak digunakan dahulu sampai jelas bahwa bangunan itu berizin," imbuhnya.
Karena itu, wakil rakyat di DPRD Jakarta akan memanggil Pemprov DKI terkait pembangunan infrastruktur yang dianggap ilegal itu. "Kami tidak pernah memberikan izin dalam pembangunannya. Bahkan, kami baru tahu. Bagaimana pembangunannya bisa terjadi" tanya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sayogo Hendrosubroto.
Baca Juga:
Sayogo menegaskan, komisi yang dipimpinnya sama sekali tidak pernah diajak berkomunikasi oleh dinas terkait. Apa lagi memberikan izin bangunan. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa pembangunan terowongan tersebut tak memiliki izin. "Ini akan saya pertanyakan. Pertanyaan ini akan saya ungkapkan pada sidang paripurna penyampaian APBD P Senin nanti (hari ini, Red)," jelasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Terowongan yang menghubungkan Hotel JW Marriott dengan Ritz-Carlton di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dipersoalkan. Jalan bawah tanah
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD