Terpidana Kok Mau Diizinkan Maju di Pilkada, Moralnya di Mana?
jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat menentang klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mengizinkan terpidana hukuman percobaan ikut mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan gubernur, bupati ataupun wali kota. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin, usul itu jelas tak masuk akal.
"Terpidana percobaan boleh ikut pilkada jelas bertentangan dengan moral dan akal sehat," kata Didi melalui pesan singkat, Selasa (13/9).
Ia menilai usul itu jika sampai diterima juga akan bertentangan dengan rasa keadilan publik. "Bayangkan semua terpidana kasus korupsi, narkoba atau terorisme boleh maju pilkada, sekalipun sebatas pidana percobaan," tegasnya.
Apa pun alasannya, kata Didi, calon pemimpin harus orang-orang yang benar-benar bersih, bisa dipercaya dan memberikan keyakinan mensejahterakan masyarakat. Karenanya, seseorang yang memiliki cacat moral dan sedang menjalani hukuman jelas tak layak untuk dipilih.
"Tidak ada jalan lain, calon pemimpin tidak boleh ada cacat kepercayaan, apalagi sedang dijatuhi hukuman seperti koruptor, teroris, narkoba meski hukuman percobaan," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Partai Demokrat menentang klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mengizinkan terpidana hukuman percobaan ikut mendaftarkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pameran AKI 2024 jadi Ajang Apresiasi dan Perkenalan untuk Para Penggerak Budaya
- Tekan Angka Kriminal Anak Muda, RK Ecosystem Sosialisasikan Program LAKSA
- 10 Mahasiswa Finalis Kompetisi Esai Pertamina Siap Bersaing di PGTC
- Guru Honorer Supriyani Ungkit Omongan Bupati saat Mediasi soal Karier dan SKCK
- Kasus Tom Lembong, Pakar Hukum UI: Begitu Prosesnya Tidak Lawful, maka Cacat
- Gandeng KPK, Menag Ingin Penyelenggaraan Ibadah Haji Transparan dan Bersih