Terpidana Kok Mau Diizinkan Maju di Pilkada, Moralnya di Mana?
jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat menentang klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mengizinkan terpidana hukuman percobaan ikut mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan gubernur, bupati ataupun wali kota. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin, usul itu jelas tak masuk akal.
"Terpidana percobaan boleh ikut pilkada jelas bertentangan dengan moral dan akal sehat," kata Didi melalui pesan singkat, Selasa (13/9).
Ia menilai usul itu jika sampai diterima juga akan bertentangan dengan rasa keadilan publik. "Bayangkan semua terpidana kasus korupsi, narkoba atau terorisme boleh maju pilkada, sekalipun sebatas pidana percobaan," tegasnya.
Apa pun alasannya, kata Didi, calon pemimpin harus orang-orang yang benar-benar bersih, bisa dipercaya dan memberikan keyakinan mensejahterakan masyarakat. Karenanya, seseorang yang memiliki cacat moral dan sedang menjalani hukuman jelas tak layak untuk dipilih.
"Tidak ada jalan lain, calon pemimpin tidak boleh ada cacat kepercayaan, apalagi sedang dijatuhi hukuman seperti koruptor, teroris, narkoba meski hukuman percobaan," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Partai Demokrat menentang klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang mengizinkan terpidana hukuman percobaan ikut mendaftarkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad