Terpidana Mati Di-deadline Setahun

"Sekarang sudah tegas, kalau lebih dari itu (satu tahun tidak menyatakan sikap, Red), dia sudah harus dieksekusi dan tidak ada upaya hukum lagi," paparnya. Bagaimana dengan upaya hukum PK (peninjauan kembali)? Hamzah mengatakan, aturan satu tahun tersebut hanya untuk grasi mengacu pada UU yang telah diketok DPR. Namun dia menegaskan, pengajuan PK tidak bisa sembarangan. "PK bisa kapan saja asal ada novum. Tidak semau-maunya sendiri, harus ada novum," tegas mantan kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu.

Hamzah mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan ketentuan baru mengajukan terkait pengajuan grasi itu ke seluruh Kejaksaan Tinggi. "Disposisi sudah saya tandatangani," katanya. (fal)