Terpilih atau Tidak, Tergantung Jawaban Timur

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, mengaku anggotanya di komisi hukum ini sama sekali tidak menerima instruksi dari partainya dalam menguji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri, Komjen (Pol) Timur Pradopo. "Tidak ada arahan, apalagi instruksi kepada anggota Fraksi PPP di Komisi III. Terpilih atau tidaknya calon Kapolri, sangat tergantung pada jawaban yang diberikan oleh Timur dalam fit and proper test," tegasnya sebelum memasuki ruang sidang Komisi III, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10).

Menurut Ahmad Yani, sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat, serta yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan fit and proper tes calon Kapolri, dalam kesempatan pertama, F-PPP akan menggali seluruh informasi yang dimiliki oleh calon Kapolri tentang tragedi Semanggi I dan II. Itu dilakukan karena memang Timur pada saat itu menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat.

"Persoalan ini dengan sendirinya menjadi penting, karena Komnas HAM secara khusus pernah memanggil Timur Pradopo dalam konteks tragedi Semanggi I dan II sebanyak dua kali. Komnas HAM dalam laporannya ke DPR, menganggap masalah ini penting dan serius, hingga memanggil Timur sampai dua kali berturut-turut," kata Ahmad Yani pula.

Selain itu, Yani juga menyebut, ia akan mempertanyakan sejauh mana program-program yang sudah diimplementasikan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) selama menjabat Kapolri. Juga mengenai sikapnya (Timur) terhadap isu-isu yang dibuka Susno Duadji, yang sampai saat ini masih stagnan.