Terpilih, Presiden Nepal Pertama

KATMANDU – Setelah resmi berubah ke bentuk negara republik Mei lalu, Nepal akhirnya memiliki presiden. Senin (21/7), Majelis Konstituen (Constituent Assembly) sepakat memilih Ram Baran Yadav melalui pemungutan suara. Namun, terdepaknya kandidat presiden Maois, Ramraja Prasad Singh, dikhawatirkan bakal kembali memantik konflik.

    Ketua Majelis Konstituen Kul Bahadur Gurung mengatakan bahwa dokter dari etnis Madheshi di kawasan selatan Nepal itu mampu memikat perhatian parlemen lewat kampanyenya. ”Dia mampu menunjukkan kesungguhannya untuk memperbaiki pemerintahan. Yakni dengan memberikan lebih banyak hak dan kebebasan dalam parlemen,” katanya usai pemungutan suara.

    Yadav sukses menduduki kursi pertama presiden Nepal berkat dukungan partai sentris, Kongres Nepal. Dia memperoleh dukungan 308 suara dari total 590 anggota parlemen yang hadir. Sementara, Singh yang menjadi rivalnya hanya mengantongi 282 dukungan. Enam anggota parlemen yang lain dilaporkan tidak hadir dalam pemungutan suara tersebut.

    Dalam konferensi pers setelah dinyatakan sebagai presiden terpilih, Yadav berjanji akan memanfaatkan posisinya untuk mempersatukan Nepal. ”Agenda terpenting yang harus segera diterapkan di negara ini adalah penanaman budaya politik yang fair,” tandas mantan menteri kesehatan tersebut. Pemimpin 61 tahun itu juga mengimbau seluruh rakyat Nepal bersatu mendukung perkembangan negerinya.

    Kongres Nepal menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai salah satu wujud demokrasi republik baru Nepal. Sebab, pemilihan presiden pertama itu diikuti dan disaksikan perwakilan multipartai Nepal. ”Kami bangga karena putra seorang warga sipil biasa akhirnya bisa menjadi pemimpin Nepal,” ujar Sekjen Kongres Nepal, Bimalendra Nidhi, menyinggung latar belakang Yadav yang berasal dari keluarga petani biasa.       

    Terpilihnya Yadav sebagai penguasa republik Nepal diharapkan bisa menjadi akhir pertikaian politik bekas negara monarki. Namun, dikhawatirkan kemenangan Yadav ini justru akan memancing amarah suku Maois. Pasalnya, mereka tidak akan bisa leluasa menerapkan reformasi sistem pertanahan dan sewaktu-waktu bisa dilengserkan dari pemerintahan.

      ”Sampai saat ini, kami masih belum tahu apa yang akan dilakukan partai Maois selanjutnya. Mungkin, kami memang tidak akan bisa membentuk pemerintahan baru, tapi kami belum memutuskan langkah selanjutnya,” ujar Jubir Maois Krishna Mahara. Nantinya, presiden pertama Nepal itu akan menunjuk seorang Perdana Menteri (PM) sebagai pemimpin badan eksekutif pemerintahan. (AP/AFP/hep)