Tersandung Kasus Korupsi, Mantan Plt. Kadis PUPR Keerom Ditahan Kejaksaan
jpnn.com, JAYAPURA - Kejaksaan Negeri Jayapura resmi menahan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat Kabupaten Keerom, Papua, berinisial YROG, Selasa (11/4).
YROG ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tepanma – Towe Hitam tahun anggaran 2018.
Kepala Kejari Jayapura Alek Sinuraya didampingi Koordinator Tim Penyidik Marvie de Queljoe di Jayapura, Selasa malam, mengatakan dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Keerom Nomor LHP : 700/49/ITKAB-KR/2021 tanggal 10 September 2021, terungkap nilai kerugian keuangan negara dalam kasus itu sebesar Rp 4,68 miliar lebih.
"Tersangka YROG dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," katanya.
Kajari mengatakan tersangka YROG saat ini ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura selama 20 hari ke depan hingga tanggal 30 April 2023 untuk kepentingan penyidikan.
Sebelumnya, penyidik Kejari Jayapura sudah menetapkan rekanan Dinas PUPR Keerom berinisial I yang merupakan Direktur PT Irwan Sejahtera sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Alek menjelaskan proyek pembangunan ruas jalan Tepanma – Towe Hitam sepanjang tujuh kilometer dibiayai anggaran pemerintah daerah sekitar Rp47 miliar.
"Tercatat sudah sebelas orang saksi yang dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan Tepanma – Towe," kata Alek Sinuraya.(antara/jpnn)
Kejaksaan Negeri Jayapura resmi menahan mantan Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat Kabupaten Keerom, Papua, berinisial YROG, Selasa (11/4).
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- Jelang Natal & Tahun Baru, Senator Manaray Bersama Kemenhub Sepakat Awasi Harga Tiket ke Papua
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Dukungan Bebaskan Tom Lembong Terus Mengalir, Kejagung Dianggap Ugal-ugalan
- Guru Besar Pertambangan Sebut Kerugian Lingkungan di IUP Aktif Tidak Bisa Dipidana
- KPK Buka Peluang Mentersangkakan Perusahaan Tambang dalam Pusaran Korupsi AGK
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam