Tersangka Korupsi Dana Bencana Punya Enam Rumah, Harta Meningkat Drastis
jpnn.com - BOGOR - Sekretaris nonaktif Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sumardi yang berstatus tersangka korupsi dana bantuan kebencanaan ternyata memilik enam unit rumah.
“Waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap istrinya disebutnya hanya memiliki tiga rumah, nyatanya di lapangan dia memiliki enam rumah,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bogor Dodi Wiraatmaja di Cibinong, Bogor, Minggu (23/10).
Sebelumnya, Sumardi menyerahkan diri ke Kantor Kejari Kabupaten Bogor, Rabu (19/10) malam setelah melarikan diri selama 64 hari karena ditetapkan sebagai tersangka.
Tersangka Sumardi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah mangkir dari panggilan Kejari Kabupaten Bogor untuk diperiksa sebagai tersangka korupsi dana bantuan kebencanaan.
Sumardi bersama satu orang lainnya berinisial SS, pegawai kontrak di BPBD pada tahun 2011-2018 ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 28 Juli 2022 lalu
Sumardi yang merupakan mantan Kabid Kedaruratan dan Logistik di BPBD Kabupaten Bogor itu bersama SS dianggap melakukan penyelewengan dana senilai Rp 1,7 miliar untuk bantuan kebencanaan yang bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) tahun anggaran 2017.
Dana bantuan senilai Rp 1,7 miliar itu seharusnya didistribusikan oleh BDBD Kabupaten Bogor kepada masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Cisarua, Tenjolaya dan Jasinga. Akan tetapi, hasil dari pemeriksaan Kejari Kabupaten Bogor terhadap saksi-saksi, bantuan tersebut tidak terdistribusikan.
Dodi Wiraatmaja mengatakan bahwa kejaksaan sudah melakukan penyitaan terhadap sebagian aset yang dimiliki oleh Sumardi sebagai pengganti atas kerugian negara yang totalnya mencapai Rp 1,7 miliar.
Kejari Kabupaten Bogor menyebut tersangka korupsi dana bencana Sumardi memiliki enam unit rumah. Harta kekayaan Sumardi juga meningkat drastis.
- ICW Muda dan Intelektual Muda Antikorupsi Berdemonstrasi di Gedung KPK, Begini Tuntutannya
- Nasib Bupati Situbondo Karna Suswandi yang Tersangka di KPK
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Bupati Lampung Timur Diperiksa Jaksa terkait Korupsi Proyek Gerbang Rumah Dinas
- Respons PDIP Semarang soal Kasus Mbak Ita di KPK
- Perhitungan Kerugian Negara Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau Menjadi Rp 162 miliar