Tertunda Terus, Pilgub Papua Simpan Bom Waktu
Rabu, 18 April 2012 – 07:12 WIB
JAKARTA - Sudah 9 bulan dari jadwal semestinya Pilgub Provinsi Papua belum ada kejelasan kapan digelar. Di sisi lain, sekelompok wakil rakyat di DPR Papua (DPRP) yang tergabung dalam Pansus Pilgub tetap berpegang pada Perdasus No.6 Tahun 2011, tentang Pilgub.
”KPUD Provinsi Papua sebagai lembaga yang paling kompeten dalam mengurus proses dan tahapan penyelenggaraan Pilgub Papua, justru kewenangannya telah dipasung oleh Pj. Gubernur Papua dan DPRP (Pansus Pilgub). Sikap masa bodoh dan ketidaktegasan Pj. Gubernur Provinsi Papua inilah yang telah menciptakan ’bom waktu’ konflik horizontal yang sewaktu-waktu dapat meledak dan akan sangat merugikan semua pihak,” kata Ketua Forum Papua Bangkit, Hengky Jokhu dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/4).
Baca Juga:
Hengky menambahkan, Provinsi Papua Barat yang memiliki status Otonomi Khusus seperti halnya Provinsi Papua, telah selesai digelar tanpa Perdasus dan tidak sehiruk-pikuk seperti yang terjadi di DPRP.
”Para anggota DPRP yang tergabung dalam Pansus Pilgub, justru tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah pengemban amanat hati nurani rakyat, tapi tidak mampu membangun demokrasi yang santun dan sejuk melalui lembaga legislatif terhormat. Pansus Pilgub terkesan bekerja sesuka hati mereka, demi kepentingan pribadi ataupun kelompok,” ujar Hengky Jokhu yang didampingi puluhan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
JAKARTA - Sudah 9 bulan dari jadwal semestinya Pilgub Provinsi Papua belum ada kejelasan kapan digelar. Di sisi lain, sekelompok wakil
BERITA TERKAIT
- Dasco Targetkan RUU BUMN Diparipurnakan 2 Hari Lagi
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pakar Tata Negara: MK Jangan Mau Diintervensi
- DPR Mengesahkan RUU BUMN Saat Akhir Pekan, Dasco Ungkap Alasannya
- Anggota DPR Merespons Laporan Dugaan Pemerasan Petugas Imigrasi Kepada 44 WNA China
- Fraksi PDIP DPRD Jakarta Sebut Penundaan Pelantikan Pram-Rano Karno Rugikan Masyarakat
- Bertemu Dino Pati Djalal, Eddy Soeparno Ajak FPCI Dukung Diplomasi Iklim Prabowo