TERUNGKAP: Proyek Aspirasi Jadi Bancakan Anggota Dewan

Menurut AZ, pungutan-pungutan yang terjadi selama proyek berlangung terkesan terorganisir. Ia menduga terdapat sejumlah oknum pegawai DSDAP Banten yang ditunjuk sebagai koordinator untuk menangani pungutan-pungutan itu. “Tiap daerah ada koordinatornya, yang Lebak dan Pandeglang berbeda, begitu juga Tangerang dan Serang. Sudah terkoordinir,” tuturnya.

Para pengusaha, lanjut AZ, berencana akan memolisikan para oknum itu bilamana kisruh pembayaran proyek tidak juga selesai. Namun niatan itu menjadi mentah ketika DSDAP Banten menyatakan siap membayar paling lambat 16 Mei nanti. “Kalau sudah beres begini, kami memilih fokus untuk memenuhi persyaratan pembayaran saja,” akunya.

Terkait hal itu, sejumlah pejabat Pemprov dan DPRD Banten ramai-ramai enggan memberikan tanggapan. Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku tidak tahu terkait hal tersebut. “Wah, saya tidak tahu,” kata Asep, pekan lalu. 

Begitu pula Sekda Banten Ranta Soeharta. Ia pun mengaku tidak tahu tentang adanya dugaan pungutan liar dan uang setoran kepada oknum anggota DPRD Banten. “Tidak, saya tidak tahu, belum pernah dengar,” ujarnya dengan singkat.

Kepala DSDAP Banten Iing Suwargi pun enggan memberikan komentar. Apalagi Iing baru menjabat sebagai kepala DSDAP Banten Januari lalu. “Saya kan baru menjabat. Apa yang terjadi saat proyek berlangsung saya tidak tahu. Lagi pula saya lebih fokus pada penyelesaian masalah saja. Hal seperti itu saya benar-benar tidak tahu,” jelasnya. (quy/don/dil/jpnn)