Terungkap Warga Canberra Membayar Makan Menteri Senilai Rp 20 Juta Lebih
Pajak dari warga Kawasan Ibukota Australia (ACT) telah membayar makan malam Menteri Perencanaan, Mick Gentleman, seharga $2.400, atau hampir Rp 25 juta. Hal ini diungkap dalam dokumen Freedom of Information yang juga menyebutkan makan malam mewah dilakukan di Praha.
Makan malam mewah menteri digelar di restoran Bellevue di hari ketiga dari 12 hari perjalanannya pada bulan Agustus dan September tahun lalu. Dilaporkan ia saat itu sedang mengunjungi Praha, Brussels, Kopenhagen, Berlin dan Singapura sebagai bagian dari program dari Uni Eropa, EU World Cities.
Acara makan malam dihadiri oleh delapan orang warga Australia, satu pejabat Uni Eropa dan empat perwakilan dari ibukota Ceko. Tagihan untuk per orang mencapai $185, atau lebih dari Rp 1,8 juta.
Hanya tiga dari mereka yang hadir adalah pegawai pemerintah, termasuk Menteri Mick.
Biaya delegasi Pemerintah ACT ke Eropa dan Singapura mencapai lebih dari $65 ribu, atau lebih dari Rp 650 juta. Termasuk dalam delegasi tersebut adalah seorang senior penasihat menteri dan kepala Direktorat Lingkungan, Perencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan, Ben Ponton.
Program kota dunia dari Uni Eropa memberikan biaya sebesar $12 ribu, lebih dari 120 juta, untuk biaya perjalanan dan akomodasi pemerintah ACT. Menteri Mick mengatakan membayarkan makan malam adalah sebagai upaya "membalas kebaikan" pada delegasi Uni Eropa.
Ia mengakui dirinya memiliki kuasa untuk menentukan kemana mereka pergi makan malam, tapi ia mengatakan mengambil saran dari direktorat "mengenai apa yang sesuai Uni Eropa".
Lima delegasi bukan dari kalangan pemerintah, termasuk Dewan Properti Australia, University of Canberra, serta firma arsitektur dan firma hukum ikuit serta dalam perjalanan tersebut. Tetapi mereka menggunakan dananya sendiri.
Pajak dari warga Kawasan Ibukota Australia (ACT) telah membayar makan malam Menteri Perencanaan, Mick Gentleman, seharga $2.400, atau hampir Rp 25 juta.
- PPN 12% di Depan Mata, Investor Wajib Susun Strategi yang Lebih Adaptif
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Tim 8 Prabowo Soroti Kritikan PDIP Soal PPN 12 Persen
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Anggota Bali Nine Sudah Bebas dan Kembali ke Keluarga Masing-masing
- Harga BBM Tidak Naik Meski Ada PPN 12 Persen