Terus Desak Cabut SK 188

MATARAM - Sementara itu, aksi solidaritas kasus Sape Berdarah terjadi di sejumlah daerah. Di Sape, Bima, puluhan warga yang menamakan diri Kerukunan Keluarga Pemuda dan Masyarakat Sape (KKPMS) melakukan aksi di Kantor Camat dan Polsek Sape.

Massa yang dikoordinir Erik, kembali menyuarakan tuntutan meminta Pemerintah Kabupaten Bima mencabut SK 188. Pencabutan itu merupakan harga mati yang harus dipenuhi pemerintah.

Menurut Erik, SK 188 telah menetapkan tiga wilayah kecamatan di ujung timur Pulau Sumbawa, yakni Lambu, Langgudu, dan Sape masuk kawasan wilayah pertambangan PT SMN. "Selama ini kita hanya mengetahui hanya Kecamatan Lambu yang masuk areal tambang. Ternyata wilayah Sape lebih besar, hingga ke wilayah Desa Kowo," sebutnya.

Dengan mengizinkan pertambangan masuk wilayah Sape, berarti membiarkan kerusakan lingkungan. Padahal menurut Erik, masyarakat Sape telah hidup tenang dan nyaman dari hasil pertanian dan perikanan. "Kita tidak butuh tambang. Selama ini kita tidak hidup dengan pundi-pundi emas hasil pertambangan," bebernya.