Teruskan Usut Korupsi e-KTP

JAKARTA - Penasehat Indonesia Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secepatnya menindaklanjuti hasil penyidikan korpusi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Dia meminta penyidikan di lima daerah percontohan e-KTP, seperti di Cirebon, Padang, Bali, Makassar dan Yogyakarta jangan dibiarkan berlarut.

"Agar tidak membuka ruang bagi para penyamun yang telah korupsi di proyek ini," kata Johnson  di Jakarta, Senin (12/12).

Johnson menilai, janji Jaksa Agung untuk memaparkan hasil penyidikan e-KTP dalam minggu ini merupakan langkah yang kurang tepat. "Jika memang sudah ada hasil, tidak perlu harus menunggu hari. Cara ini akan membuka ruang bagi korputor untuk membuat strategi," kata Johnson.