Tes Kesehatan Machfud Arifin dan Mujiaman Ditunda, PDIP Surabaya Minta Transparansi
jpnn.com, SURABAYA - Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya geram dengan penundaan tes kesehatan bakal calon Wali Kota Machfud Arifin dan bacalon Wakil Wali Kota Mujiaman.
PDIP Surabaya pun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat lebih transparan.
”Kami baca di media bahwa KPU meminta Pak Machfud dan Pak Mujiaman untuk mengikuti tes kesehatan pada gelombang kedua pekan depan tanpa menyebut alasannya. Ini maksudnya apa? Semua sudah ditetapkan di peraturan kalau tes kesehatan tanggal sekian, kok tiba-tiba ada gelombang kedua,” ujar Kepala Bappilu DPC PDIP Surabaya Anas Karno, Rabu (9/9).
”Kalau ada gelombang kedua, seolah-olah ada diskriminasi. Mas Eri Cahyadi dan Cak Armuji (pasangan yang diusung PDIP) beberapa hari ini harus mengikuti tes kesehatan seharian, tetapi Pak Macfud dan Pak Mujiaman tidak ikut, kan itu diduga diskriminatif,” imbuh Anas.
Bacalon Wali Kota Machfud Arifin dan bacalon Wakil Wali Kota Mujiaman tidak menghadiri tes kesehatan di RSUD dr Soetomo, Selasa (8/9).
KPU Surabaya, sebagai penyelenggara tahapan Pilkada, tidak memberi alasan yang jelas terkait ketidakhadiran Machfud dan Mujiaman.
Hanya saja, KPU Jawa Timur menyatakan, bagi calon kepala daerah yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19), maka pemeriksaan kesehatannya ditunda.
KPU Jatim juga menyebutkan ada dua bakal calon kepala daerah di Jatim yang positif Covid-19 berdasarkan hasil swab PCR, sehingga bacalon tersebut tidak mengikuti tes kesehatan lanjutan.
PDIP meminta KPU Surabaya lebih terbuka soal alasan penundaan tes kesehatan Machfud Arifin dan Mujiaman.
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo