Tes Perpanjangan Kontrak, Honorer K2 DKI Jakarta Disuruh Masuk Selokan, Heboh!
jpnn.com, JAKARTA - Perlakuan tidak manusiawi dialami honorer K2 dan non-K2 di DKI Jakarta yang akan memperpanjang masa kontrak kerjanya.
Diketahui, para honorer di lingkup Pemprov DKI Jakarta harus menjalani tes di akhir tahun, sebagai syarat diperpanjang kontraknya di tahun berikutnya.
Sebelum melakukan tes tertulis yang rencananya digelar 11 Desember, para honorer ini disuruh masuk ke dalam got yang airnya kotor.
Aksi ini terekam dalam video dan beredar luas. Para pekerja ini baik perempuan maupun laki-laki yang rerata usianya tidak muda lagi diminta berendam dalam air selokan berwarna hitam.
Lantas mereka disuruh berdiri berjejer, saling pijat pundak. Dari tayangan video yang beredar, air warna hitam itu ketinggiannya rata-rata sedada peserta tes.
Selokan yang dipakai untuk “tes lapangan” ini letaknya di pinggir jalan raya. Saat para peserta tes berada di selokan, tampak setidaknya empat pria berseragam PNS berdiri di pinggir selokan. Mereka yang memberikan instruksi ke peserta tes.
Ada juga foto yang beredar, para honorer K2 disuruh membersihkan selokan, yang tampak tidak dalam.
"Sangat tidak manusiawi. Apalagi lihat gaya pejabatnya ini sok berkuasa," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih kepada JPNN.com, Selasa (10/12).
Dia mengaku kaget menerima laporan dari anggotanya yang ikut tes lapangan (disuruh masuk selokan). Begitu melihat videonya, Nur mengaku hatinya berontak. Kenapa model tes dilakukan sangat tidak manusiawi.
Tes perpanjangan kontrak honorer K2 DKI Jakarta diwarnai perlakuan tidak manusiawi, yakni peserta tes disuruh masuk selokan kotor.
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen
- Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Dicopot dari Jabatan Imbas Dugaan Kasus Korupsi
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- Kantor Dinas Kebudayaan DKI Digeledah Kejaksaan, Ada Kasus Apa?
- Pemprov DKI Cabut Bantuan untuk Ratusan Siswa, Anggota DPRD Geram
- BKD Tolak Honorer Non-Database BKN Ikut Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2