Tes PPPK Sebelum Pilpres, Prioritaskan Umum atau Honorer K2?

Saat ini yang menjadi prioritas pemerintah adalah segera menyelesaikan regulasinya. Meskipun aturannya menurut dia tidak jauh berbeda dengan manajemen PNS. Hanya ada beberapa perbedaan saja.

Selain itu, pemerintah juga akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah terkait penggajian PPPK. Nanti akan dilihat kemampuan APBD masing-masing daerah disesuaikan dengan kebutuhannya.

"Ini sedang melihat apakah daerah mepunyai alokasi belanja pegawai yang masih ada. Kan kalau yang diterima banyak, tapi enggak bisa dibayar bagaimana? Daerah kan harus siap," tandasnya.(fat/jpnn)