Tetap Kukuh Tolak Rekomendasi Moratorium

JAKARTA - Tensi komunikasi antara Kementeraian Agama (Kemenag) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali naik. Ini menyusul pernyataan KPK yang menuding Kemenag tidak serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi mereka soal pembenahan layanan haji.

Diantara rekomendasi KPK yang paling vital adalah moratorium pendaftaran ibadah haji. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Muhammad Jasin mengatakan, rekomendasi ini tidak bisa dijalankan karena mendaftar beribadah haji adalah hak masyarakat.

"Berhaji ini adalah rukun Islam. Apakah harus distop," katanya kemarin (28/12). Menurutnya pendaftaran haji tidak perlu sampai ditutup atau dimoratorium, asalkan sisitemnya ditata dengan baik. Dia mengatakan, Kemenag sampai saat ini serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari KPK tersebut.

Dia mengatakan jika rekomendasi KPK tentang pengurusan haji itu dibuat ketika dirinya masih memimpin KPK. "Jadi tidak mungkin saya yang ikut membuatnya, tetapi setelah ada di Kemenag saya mengacuhkannya," jelas Jasin. Dia bahkan mengatakan, versi Kemenag seluruh rekomendasi KPK itu sudah dijalankan kecuali moratorium pendaftaran haji.