Tetapkan Perda LP2B, Kementan Siapkan Insentif untuk Lumajang

Sarwo Edhy mengungkapkan, kesuksesan penetapan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Lumajang berkat hasil proses digitasi lahan.

Proses itu pun tak lepas dari peran aktif berbagai pihak, seperti jajaran Pemerintah Desa/Kelurahan, Camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertahanan Nasional (BPN), Kelompok Tani hingga Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).

"Perlindungan LP2B tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan," kata Sarwo Edhy.

Terkait dengan pengaturan jaminan ketersediaan pangan, telah diundangkan melalui Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009, beserta turunannya. Dalam peraturan tersebut diamanatkan agar ditetapkan KP2B, LP2B dan LCP2B dalam Perda RTRWN, RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Dengan aksi nyata yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui penetapan Perda PL2B, bersama ini kami juga memberikan insentif kepada kelompok tani melalui pemanfaatan dana KUR. Program KUR ini diharapkan sebagai penggerak pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern," cetusnya.

Dia menjelaskan, salah satunya fungsi Ditjen PSP adalah menjembatani para petani khususnya yang lahannya sudah ditetapkan sebagai kawasan LP2B untuk mendapatkan kemudahan akses untuk mendapat pembiaayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi bunga KUR.

"Nanti di lapangan para penyuluh pertanian siap mendampingi para petani dalam mengajukan KUR. Atau bisa juga melalui Kostratani yang ada di tingkat Kecamatan," ungkapnya.

Adapun insentif lain yang akan diberikan Kementan meliputi pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, dan kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.