Teten dan Sukardi? Tim Tepat yang Datang Terlambat
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Heri Budianto menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Komunikasi Presiden sudah tepat, meski sedikit terlambat. Setidaknya, pembentukan tim ini bisa menutupi kelemahan komunikasi pemerintah dan kabinetnya.
"Menurut saya tim komunikasi itu diperlukan dari awal, sekarang terlambat bentuk tim, apalagi jubir. Tapi lebih baik terlambat dari tidak sama sekali, karena koordinasi, komunikasi pemerintah lemah sekali," kata Heri Budianto di gedung DPR Jakarta, Selasa (12/5).
Dengan dibentuknya tim komunikasi presiden yang diisi oleh Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Teten Masduki dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sukardi Rinakit, Heri berharap soliditas Kabinet Kerja ke depan bisa lebih mumpuni.
"Ini harus segera untuk melakukan perencanaan, action, menyampaikan apa saja yang harus dilakukan pemerintah menyangkut kebijakan dan program. Karena saya lihat komunikasi antar menteri lemah sekali," jelasnya.
Heri melihat, masih banyak problem dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan ini. Terutama masalah komunikasi politik yang pemerintah sendiri sudah mengakuinya.
Sebagai contoh adalah komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan partai pengusung yang terungkap usai Kongres PDI Perjuangan di Bali.
"PolComm pernah merilis hasil survei, banyak menteri yang selama 6 bulan minim komunikasi di media massa, artinya publik tidak tahu kinerjanya. Termasuk menteri yang teknis. Dengan adanya tim komunikasi ini kelemahan komunikasi para menteri bisa ditutupi," pungkas Direktur Eksekutif Political Communication (PolComm) ini. (fat/jpnn)
JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Heri Budianto menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Komunikasi Presiden sudah tepat,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- LRT Jabodebek Perpanjang Jam Operasional saat Malam Tahun Baru, Berikut Jadwalnya
- Malam Tahun Baru, KAI Perpanjang Waktu Layanan LRT Jabodebek
- Memaknai Putusan PTUN Terhadap Gugatan Anwar Usman
- Uskup Agung Jakarta Bela Sekjen PDIP? Begini Warganet Menyikapinya
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Libur Natal, ASDP Catat 206 Ribu Penumpang Tinggalkan Jawa Menuju Bali