Thailand Masih 'Milik' Thaksin
Rakyat Rindukan Rp 300 Juta Per Desa
Senin, 11 Juli 2011 – 04:29 WIB
Mengenai tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Thaksin, Kip Yencit, 36, pedagang buah, mengaku tak peduli. "Siapa sih orang pemerintahan yang tidak korupsi? Silakan saja korupsi, asal negara kaya, rakyat bisa makan, dan orang tidak menganggur," tandasnya. "Katanya, Thaksin korupsi, menipu, tapi kok bisa melunasi utang IMF (Dana Moneter Internasional)" tambah Kip.
Dia berharap Yingluck bisa meneruskan program yang dulu dijalankan Thaksin. Kip juga berharap Thaksin bisa kembali ke Thailand. "Tentu kami ingin dia kembali ke sini," katanya.
Pendukung Thaksin, terutama yang pernah bergabung dalam kelompok Kaus Merah, juga cukup militan dalam memberikan dukungan. Wichai Pilakron, 37, sopir taksi yang mengadu nasib di Bangkok, sampai mudik ke daerah asalnya di Sisaket, provinsi di sebelah utara bagian timur Thailand, agar bisa memberikan pilihan kepada PTP. "Saya pilih orang merah karena mereka selalu mendatangi masyarakat di bawah. Ini beda dengan Partai Demokrat," jelas Wichai.
Fah Hokpinong, 35, mengatakan, yang terpenting bagi pedagang kecil adalah ketersediaan dan keterjangkauan harga barang. Fah yang menjual nasi pad kaprao (nasi dengan lauk daging digoreng dengan daun kemangi) mengatakan, yang terpenting adalah barang tidak terus bergerak mahal. "Dulu, dua tahun lalu, sepiring nasi pad kaprao 25 baht, sekarang sudah 37 baht," cetusnya. (sof/c9/kum)
Nama Thaksin Shinawatra bagi rakyat jelata di Thailand masih harum hingga sekarang. Padahal, mantan perdana menteri (PM) itu dituduh korupsi dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan