Thailand .

Juga tidak cukup bagi negara untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan bebas saja –meskipun tentu tidak ada negara yang menyebut dirinya demokrasi tanpa ini.

Sebaliknya, masyarakat harus menerima bahwa tidak semua orang selalu bersetuju dalam satu hal dan tentu tidak ada pemerintahan yang bisa diterima oleh seluruh rakyatnya.

Juga tidak diartikan bahwa partai oposisi harus menerima hasil pemilu yang sah. Namun diartikan bahwa tidak ada pemerintah yang meski memegang suara mayoritas memiliki kewenangan untuk bertindak kasar atas hak-hak minoritas –terutama ketika menyentuh persoalan mengubah masyarakat mereka secara mendasar.

Baik kubu Kaus Merah maupun Kaus Kuning gagal dalam hal ini. RUU Amnesti Yingluck dan kebijakan populis lainnya, sebut saja program pembelian beras USD21,2 miliar benar-benar tidak bertanggung jawab.

Sebaliknya, kubu Kaus Kuning tampaknya buta melihat fakta bahwa perilaku mereka berpotensi merusak negara dan lembaga-lembaga yang mengklaim melakukan penegakan.

Thailand pantas mendapatkan jauh, jauh lebih baik daripada ini. (***)