The IRIAN Institute: 4 Pekerjaan Rumah untuk Tanah Papua yang Harus Digenjot

jpnn.com - JAKARTA - Dalam dua tahun terakhir, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan di Tanah Papua. Komitmen dan aksi nyata ini dianggap sebagai cerminan konsep Indonesia-sentris yang digaungkan Presiden Jokowi.  

Sejalan dengan terobosan ini, namun The IRIAN Institute mencatat terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus ditangani Presiden Jokowi dan para pembantunya.

Velix Wanggai, Direktur Riset The Institute for Regional Institutions and Networks (The IRIAN Institute) menyoroti 4 pekerjaan rumah untuk Tanah Papua yang harus digenjot dalam 3 tahun tersisa.

Pertama, Presiden Jokowi perlu memenangkan geo-politik internasional dan regional atas isu Papua. Diplomasi formal Indonesia harus melibatkan komponen masyarakat dalam konteks diplomasi publik (public diplomacy) di semua arena internasional guna menjelaskan sikap dan langkah-langkah Pemerintah atas Papua sejak era Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi saat ini.

Menurut Velix, peristiwa 7 negara di Kawasan Pasifik mengangkat isu Papua di Sidang Umum PBB beberapa saat lalu sebagai cerminan belum efektifnya diplomasi Indonesia dalam menangkal isu internasionalisasi masalah Papua. Karena itu, sudah saatnya, Kementerian Luar Negeri tidak hanya sebagai pemain tunggal dalam diplomasi luar negeri namun mengatur irama diplomasi komprehensif atas isu Papua.

Kedua, Presiden Jokowi perlu memastikan jalannya skenario rencana yang telah dituangkan di dalam Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 yang terkait dengan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat.

RPJM di era Jokowi telah menyempurnakan RPJMN di era SBY terhadap pembangunan Tanah Papua. The IRIAN Institute berpendapat bahwa kerangka perencanaan Papua yang sudah disusun ini perlu diikuti dengan kerangka anggaran dan regulasi yang lebih memihak ke Tanah Papua.

Dengan demikian, kata Velix, langkah-langkah percepatan pembangunan yang nyata dapat menjawab segala kritikan dari dunia internasional bahwa negara tidak hadir dan melakukan pembiaran atas kemiskinan dan ketertinggalan di Tanah Papua.