Thomas: Sudah Ada 120 Peti Mati Dikirim Dari Malaysia ke NTT
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan massa mengatasnamakan Forum Pemuda NTT menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (26/3). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo melakukan moratorium terhadap pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
Menurut Wakil Ketua Forum Pemuda NTT di DKI Jakarta, Thomas Edison Rhimone, moratorium diperlukan karena banyaknya TKI yang menjadi korban di luar negeri. Terutama di Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Timur Tengah.
"Dari 2016-2018 sudah ada 120 peti mati (jenazah TKI) dikirim ke NTT hanya dari Malaysia saja. Kami sudah sampaikan ke Pemda dan kepolisian. Ini puncaknya, kami menyampaikan ke presiden karena pemegang otoritas tertinggi di negara ini. Kami meminta presiden segera mengambil langkah-langkah penting yang bisa membuat keputusan yang baik dalam perlindungan TKI," ujar Thomas di sela-sela aksi unjuk rasa.
Thomas menilai, moratorium perlu dilakukan sampai pemerintah memperbaiki sistem perlindungan TKI di luar negeri. Selain itu, pemerintah juga harus memberi kepastian terkait upah dan hak-hak TKI lainnya.
"Kami sudah menyampaikan begitu banyak ke pemerintah, tapi goodwill menyelesaikan masalah ini kecil. Karena itu harapan kami tetap moratorium, karena ini berkaitan dengan HAM," ucapnya.
Saat ditanya bagaimana dengan pengendalian pengiriman TKI asal NTT secara ilegal ke luar negeri, Thomas meminta seluruh Pemda di NTT harus segera turun tangan. Jangan hanya berdiam diri.
"Seluruh pemda di NTT harus terus menerus turun ke tengah masyarakat, melakukan pencegahan dan penyuluhan bahaya human trafficking," pungkas Thomas.(gir/jpnn)
Dari 2016-2018 sudah ada 120 peti mati (jenazah TKI) dikirim ke NTT hanya dari Malaysia saja.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- PINTAR Kantongi Lisensi Resmi sebagai P3MI, Hubungkan Indonesia ke Dunia
- Migrants Day 2024, Menakar Urgensi Pendidikan Tinggi bagi Pekerja Migran Indonesia
- Lewat Program ini PMI di Singapura Dipersiapkan Agar Punya Masa Depan Lebih Cerah
- Menteri Karding Sebut Pemerintah Desa Berperan Kunci Terkait Pelindungan Pekerja Migran
- Mendagri Tito Karnavian Teken MoU dan SEB untuk Melindungi Pekerja Migran, Ini Isinya
- Mendes Yandri Susanto Godok Aturan Perlindungan Pekerja Migran dari Desa