Thony Mayor: Kami Pastikan Tahun 2025 OPD tidak Merekrut Honorer

jpnn.com - WAMENA - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menyatakan bahwa tidak ada penambahan honorer pada 2025 ini di daerah tersebut.
Penjabat Bupati Jayawijaya Thony M Mayor mengatakan pihaknya pada 2025, pihaknya akan memaksimalkan honorer yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jumlah pasti honorer di kabupaten ini tidak tahu berapa, tetapi cukup banyak, sehingga kami pastikan tahun 2025 OPD tidak merekrut tenaga honorer,” katanya di Wamena, Minggu (19/1).
Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, merupakan regulasi yang mengatur tentang pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Dengan adanya undang-undang ini maka pemerintah daerah sudah tidak bisa lagi merekrut tenaga honorer namun diganti dengan PPPK,” ujarnya.
Dia menjelaskan selain adanya UU yang membatasi perekrutan tenaga honorer, pemerintah daerah pada 2025 tidak menganggarkan untuk tambahan honorer.
“Kami harap pimpinan OPD tidak mengangkat tenaga honorer karena anggaran untuk membiayai mereka tidak ada atau tidak dianggarkan pada 2025,” katanya.
Dia menambahkan, akan tetapi tenaga honorer yang sudah ada tetap dilanjutkan karena anggaran untuk pembiayaan mereka masih tersedia.
Penjabat Bupati Jayawijaya Thony M Mayor memastikan bahwa pada 2025 ini, OPD tidak melakukan perekrutan honorer
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Info Terbaru soal Penempatan Guru PPPK 2024, Penting
- Ketahuilah, Peluang jadi PPPK Sirna jika Honorer Diputus Kontraknya
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?