Tiap Tahun, Anggaran Gelap Capai Rp14 Triliun

"Karena persoalan ini sehingga kami tengah melakukan Judicial Review terhadap APBN 2011. Ada banyak kejanggalan yang kami temukan di dalamnya," tutur Yuna.

"Ini pelanggaran berat. Tidak hanya eksekutif tetapi juga legislatif. Presiden dan DPR sudah melanggar aturan. Padahal DPR itu seharusnya menjadi wakil rakyat. Tapi bisa jadi  karena kemungkinan tekanan dari partai," tambah pengamat sosial politik, Irman Putra Sidin.(yes/jpnn)