Tiba-tiba Ada Orang Mendesak AHY dan BW Meminta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Academic Training Legal System (ATLAS) Miartiko Gea menantang Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kuasa hukum PD Bambang Widjajanto meminta maaf ke pemerintah, atas ucapannya selama ini.

Tantangan dikemukakan setelah terbukti pemerintah tak berpihak ke PD kubu Moeldoko, dengan menolak mengesahkan kepengurusan DPP partai berlambang mercy hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Jejak digitalnya masih jelas, gampang dilacak. AHY, baik sendiri-sendiri atau melalui BW sering menuding pemerintah, menyatakan ikut campur tangan, memecah belah partai politik dan sebagainya. Buktinya, pemerintah menolak mengesahkan. Artinya jelas, pemerintah tidak pernah dan tidak ingin mencampuri urusan internal partai," ujar Miartiko dalam keterangannya, Kamis (1/4).

Menurut pria yang juga Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) ini, meminta maaf merupakan sikap kesatria dan sangat gampang dilakukan di era virtual.  

"Persoalannya, beranikah keduanya dengan jantan mengakui kesalahan dengan menuding pemerintah dengan tudingan menohok? Itu pertanyaan besar masyarakat saat ini,” ucap Miartiko.

Sebelumnya, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP PD kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, menyebut keputusan Kemenkumham membuktikan pemerintah tidak campur tangan dalam konflik PD.

“Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat,” kata Huda dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Selasa (31/3).

Selain itu, kata Huda, keputusan pemerintah juga membuktikan PD yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memfitnah Moeldoko.