JPNN.com 
Tiba-tiba Buka Keran Impor Beras, Ada Apa Ini?
Edhy menambahkan pada 2015, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya.
Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor.
"Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras," ungkap Edy.
Selama ini, lanjut dia, persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tetapi Edhy heran mengapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)?
Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog.
"Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?" ujarnya.
Dia menambahkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat kampanye dulu berjanji akan kembali mewujudkan swasembada pangan.
"Pak Jokowi bilang, "Lahan sawah begitu luas kok beras masih impor?". Namun sudah tiga tahun lebih menjabat, wacana itu tidak kunjung terbukti," kata Edhy.
Mentan Amran Sulaiman pernah mengatakan pemerintah tidak akan melakukan mpor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi.
- Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, DPR Minta Pemerintah Serap Gabah Petani Lokal Dahulu
- Pengamat Pertanian Sebut Impor Beras Langkah yang Tepat
- Kebijakan Impor Beras Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Harga
- Skema Impor Menyuburkan Praktik Ilegal, KPK Wajib Usut Skandal Demurrage Rp 294 M
- KPK Selidiki Skandal Demurrage, Pakar: Pengamanan Bukti Mudahkan Penetapkan Tersangka
- KPK Diminta Prioritaskan Penyelidikan Skandal Demurrage Impor Beras
