Tidak Ada Dialog dalam Agenda Jokowi di Papua
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo direncanakakn kembali berkunjung ke Papua dalam waktu dekat. Namun kedatangan suami Iriana bukan untuk berdialog soal Papua, tetapi meresmikan jembatan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KS) Moeldoko saat menjawab jurnalis di kantornya, Kamis (22/8). "Ya rencana ada ke sana, di antaranya meresmikan jembatan," katanya. Namun dia belum bisa menyebutkan tanggal pasti unjungan kerja Jokowi ke Papua.
Disinggung soal agenda dialog antara Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua yang juga direncanakan oleh Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya beberapa hari lalu, Moeldoko menjawab diplomatis bahwa dialog tidak perlu waktu tertentu.
"Dialog selalu dijalankan oleh pemerintah, dialog kan komunikasi. Komunikasi politik, komunikasi sosial dan seterusnya sudah dijalankan dari waktu ke waktu, dengan beliau mendatangi Papua yang lebih dari belasan kali," tutur mantan Panglima TNI itu.
BACA JUGA: Lenis Kogoya Bakal Mengajak Jokowi Kunjungi Papua & Papua Barat
Moeldoko menambahkan, dengan berkunjung ke Papua saja itu juga merupakan dialog. Apalagi Presiden ketujuh RI itu selalu berkomunikasi langsung dengan masyarakat di daerah yang dikunjungi.
"Jadi cara mengartikan komunikasi ya seperti presiden itu, tidak perlu waktu khusus dialog. Pada saat beliau datang setiap saat dialog dengan masyarakat, memahami apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Papua," tambahnya. (fat/jpnn)
Presiden Joko Widodo direncanakakn kembali berkunjung ke Papua dalam waktu dekat. Namun, kedatangan suami Iriana bukan untuk berdialog, tetapi meresmikan jembatan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Jokowi dan Korupsi
- Oalah, Bu Iriana Jokowi Ternyata Pernah ke Desa Kohod
- 100 Hari Rezim Prabowo, Pengamat: Berupaya Lepas dari Bayang-Bayang Solo
- Indah Banget Pemberian Prabowo Ini untuk Megawati di HUT ke-78, Jokowi Bagaimana?
- Pagar Laut Merugikan Rakyat, Pemerintahan Era Jokowi Harus Bertanggung Jawab
- Masyarakat Pesisir Nusantara Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kisruh HGB Pagar Laut