Tidak Ada Hak Istimewa Ical

JAKARTA – Ambisi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menjadi satu-satunya capres dari partainya, kembali menuai kritik pedas. Selain dari DPD II, serangan telak juga datang dari akademisi dan pengamat politik. Karena itu harus dibuka kesempatan bagi figur atau tokoh di luar ketua umum yang mampu dan layak untuk ikut bersaing sebagai capres.

Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris mengungkapkan, lazimnya dalam kehidupan politik dan kepartaian, tidak ada hak istimewa ketua umum untuk secara otomatis menjadi calon presiden (capres), termasuk di 
Partai Golkar. Karena itu harus dibuka kesempatan bagi figur atau tokoh di luar ketua umum yang mampu dan layak untuk ikut bersaing 
sebagai capres.

“Jika ketua umum ngotot (Ical-red) dan memaksa hingga tidak bisa dihindari lagi, itu berarti di dalam partai sudah menguat apa yang 
disebut oligarki. Kekuasaan ketum dan lingkungan terdekatnya, sudah absolut menguasai Golkar,” ujar Syamsudin Haris kepada INDOPOS, di Gedung MPR, usai menjadi pembicara dalam dialog empat pilar bertema “Konsttusi dan Proses Pencalonan Presiden 2014”, Senin (30/4).

Guru besar riset LIPI ini mengaku aneh melihat kecenderungan di partai berlambang pohon beringin itu yang masih memelihara oligarki  tanpa 
melihat kesempatan tokoh lain yang juga memiliki kemampuan yang  mumpuni untuk maju sebagai capres Golkar. Dalam AD/ART Golkar, tidak 
ada ketentuan yang mengharuskan ketum jadi capres.