Tidak Ada Hak Istimewa Ical

“Menurut saya konvensi capres Golkar yang dimulai semasa kepemimpinan Akbar Tandjung sudah bagus untuk digunakan sebagai format penentuan capers-capres potensial, tapi kemudian dihapus oleh Jusuf Kalla, dan kini pola penetapan ketum sebagai capres akan dilanjutkan Aburizal 
Bakrie (Ical),” ujarnya.

Lebih lanjut Syamsuddin mengakui, jika oligarki yang dikedepankan dan kesempatan bagi figur lain bersaing ditutup, maka capres yang diajukan akan terkendala oleh soliditas kader dan pimpinan Golkar. Pasalnya, pencapresan yang dipaksakan dipastikan menimbulkan gesekan dan perpecahan, dan akan mempengaruhi pemilih nantinya. “Mesin partai akan sulit bekerja jika di internalnya saja  sudah ada gesekan,” terangnya.

Tidak hanya itu, pencapresas Ical juga nantinya banyak akan dihadang oleh faktor eksternal, salahsatunya faktor lumpur Lapindo yang telah 
membuat persepsi tersendiri bagia sebagian besar masyarakat di kawasan Jawa timur. Selain itu,  dalam banyak survei juga disebutkan, elektabilitas Ical ,masih kalah dengan capres lain. “Jadi, sebaiknya Golkar memang harus berfikir ulang jika ingin memenangkan pilpres 2014, bukan memaksakan Ical,” terangnya.

Sementara itu, salsahsatu ‘pemberontak’ Golkar daerah yang diwakili oleh Ketua Forum Silaturahmi DPD Tingkat II (kabupaten/kota), Partai 
Golkar, Muntasir Hamid, menyatakan akan terus memperjuangkan suara DPD II dalam melawan ketidakberesan kepimimpinan sang ketua umum Aburizal Bakrie. Bahkan, Ketua DPD Tingkat II Banda Aceh ini mengaku tak takut terhadap ancaman pemecatan dari DPD I (provinsi) maupun DPP (pusat).