Tidak Ada Koordinasi, TNI AL Sentil BP2MI soal Hasil Investigasi PMI Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) disentil TNI Angkatan Laut (AL) terkait hasil investigasi penyelundupan PMI ilegal.
BP2MI diharapkan terbuka terkait penanganan PMI ilegal yang sebelumnya ditangkap prajurit TNI AL.
Menurut Kadispenal Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono, keterbukaan dan koordinasi antarinstansi diperlukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat.
“Diharapkan ke depan pimpinan BP2MI sebagai badan yang menangani PMI untuk berkoordinasi ke TNI Angkatan Laut sehingga terjalin koordinasi dan sinergi antarinstansi," ucap Julius di Jakarta, Kamis (17/2).
Sebab, katanya, BPMI sejauh ini belum melakukan koordinasi sama sekali terkait hasil investigasi beberapa kali penangkapan PMI ilegal oleh TNI AL.
Diketahui,sejak awal 2022, TNI AL telah menggagalkan setidaknya tiga kali penyelundupan PMI ke luar negeri.
Penggagalan PMI ilegal itu berlangsung di sekitar Muara Sungai Asahan, Tanjungbalai, Sumatera Utara pada 7 Januari 2022, kemudian di Pelabuhan Pandan Bahari, Tanjung Ucang, Batam, pada 19 Januari 2022.
Kemudian, TNI AL juga membantu menghentikan penyelundupan 34 PMI di Perairan Batubara, Sumatera Utara pada 7 Februari 2022.
TNI AL sentil BP2MI yang dipimpin Benny Rhamdani terkait hasil investigasi PMI ilegal. Konon tidak ada koordinasi.
- Laksda Edwin Ungkap Potensi Laut untuk Swasembada Pangan Lewat Buku
- TNI Disebut Langgar UU dalam Penertiban Tambang Emas dan Penggerebekan Oli Palsu
- Kasum TNI Pimpin Sertijab Pejabat Strategis TNI Termasuk Danjen Akademi TNI
- TNI Bakal Bentuk Kodam Baru di Riau, Mayjen Rio Singgung Arahan Prabowo
- FKPMI Menilai Menteri Karding Lamban Mengurus Masalah PMI
- Kewenangan Jaksa di RUU Kejaksaan Dianggap Berlebihan