Tidak Ada Penempatan TKI Baru di Arab Saudi
Selasa, 21 Juni 2011 – 06:27 WIB

Tidak Ada Penempatan TKI Baru di Arab Saudi
JAKARTA - Pemerintah tampaknya benar-benar marah atas sikap pemerintah Arab Saudi yang telah melaksanakan hukuman pancung pada Ruyati. Mulai kemarin, berbagai tindakan mulai dilakukan pemerintah untuk memprotes tindakan kerajaan Arab. Mulai mengirim surat protes hingga tidak lagi menempatkan TKI di Negara pimpinan raja Abdullah itu.
Desakan penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi dijelaskan dalam rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Dalam rapat ini, dipaparkan negara-negara yang belum dan sudah meneken MoU perlindungan TKI..Sayangnya, rapat ini tidak bisa diikuti langsung oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar. Rapat ini, hanya diikuti oleh jajaran pejabat eselon I Kemenakertrans.
Baca Juga:
Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenakertras Reyna Usman Ahmadi menuturkan, upaya perlindungan terhadap TKI di Saudi terbentur persoalan MoU. Selama ini, Reyna menjelaskan tidak ada perjanjian atau kesepakatan MoU perlindungan TKI oleh RI dan Saudi.
Dia menuturkan, usulan membuat kesepakan MoU baru terealisasi tahun ini. Padahal, Saudi sudah dikenal sejak lama menjadi salah satu negara jujukan TKI. Negara jujukan lainnya adalah Malaysia dan Hongkong. Reyna menuturkan, perkembangan penandatangan MoU tersebut, merupakan hasil dari diplomasi yang intensif antara kedua belah pihak. Kemenakertrans berharap, pembahasan MoU bisa rampung September depan.
JAKARTA - Pemerintah tampaknya benar-benar marah atas sikap pemerintah Arab Saudi yang telah melaksanakan hukuman pancung pada Ruyati. Mulai kemarin,
BERITA TERKAIT
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas
- RS Siloam ASRI Hadirkan Urinary Stone Center, Solusi Mengatasi Batu Saluran Kemih