Tidak Ada Ruang Bagi Rasisme Tumbuh di Indonesia

Dalam pengelolaan pembangunan sebagai satu negara, menurut Legislator Partai NasDem itu, Papua, provinsi paling timur Indonesia itu bahkan mendapat keistimewaan seperti penerapan otonomi khusus, berdasarkan UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dengan status otonomi khusus, jelas Rerie, Provinsi Papua setiap tahun mendapat alokasi dana khusus yang terus meningkat Rp12,3 triliun (2018), Rp12,66 triliun (2019) dan Rp13,54 (2020).

Hal yang sama juga dinikmati warga Aceh, provinsi paling barat di Indonesia, yang juga diberi otonomi khusus oleh pemerintah pusat.

Belum lagi, tambahnya, berdasarkan UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, putra-putri Papua berhak atas kesempatan seluas-luasnya dalam menuntut ilmu, lewat sejumlah program beasiswa.

Mengacu pada UU 20 tahun 2003 itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) misalnya membuka program beasiswa bagi putra-putri asli dari Indonesia Timur, yang berasal dari Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, jelas Rerie, Papua bahkan mendapat tambahan pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan pemberlakuan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

Harga BBM di Papua sama dengan harga BBM di Jawa, Sumatera dan bagian Indonesia lainnya.

"Jadi tidak ada ruang bagi rasisme untuk menjadi dasar munculnya sebuah kebijakan di tanah air Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI adalah sebagai nilai yang harus dipertahankan, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara, jelas Rerie, mengamanatkan kepada kita untuk bersatu demi kepentingan bangsa, tanpa memandang perbedaan suku, agama apalagi ras," pungkasnya. (jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?