Tidak Adil Alat Berat Kena Pajak
Selasa, 10 April 2012 – 17:31 WIB
“Ketidakadilan itu bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tapi juga menyamakan dua hal yang berbeda. Pemungutan pajak tidak boleh menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan,” katanya.
Saksi ahli lainnya, Prof Irwandi, Arif mengatakan alat-alat berat yang digunakan di proyek-proyek memiliki fungsi yang berbeda dengan kendaran bermotor. Bila pajak kendaraan bermotor dikenakan terhadap alat-alat berat, maka akan terjadi pungutan pajak ganda.
Sebab, pengusaha alat-alat berat dan alat-alat besar selama ini telah pula dikenakan pajak PPh badan sebesar 25 persen dari laba bersih, pajak pertambahan nilai (PPN), with holding tax, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
“Termasuk pajak restoran atau pemakaian jasa katering dalam perusahaan sebesar 10 persen,” kata Irwandi Arif.
JAKARTA - Sidang uji materi UU Nomor 28 Tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (10/4), dilanjutkan dengan agenda mendengar keterangan ahli.
BERITA TERKAIT
- Selamat, Pertamina Raih Penghargaan Internasional Bidang Investor Relations
- Diaspora Loan BNI Bantu Pemilik Bakso Ini Kembangkan Bisnis di Seoul
- Gandeng 30 UMKM Binaan, DMI Gelar Festival Rumah Wirausaha Masjid
- 20 Unit Bus Listrik CKD Pertama dari VKTR & Karoseri Laksana Resmi Beroperasi, Layani Rute Ini
- Ini Capaian yang Diraih Pertamina Sepanjang 2024, Keren
- Harga Emas Antam Melonjak Hari Ini 11 Januari, Jadi Sebegini Per Gram