Tidak Etis Parpol Koalisi Dikte SBY

Mahkamah Agung, lanjutnya, telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan perintah konstitusi, dan pihak bersengketa wajib menjalankannya secara bertanggung jawab. "Oleh karena itu, Peace mengecam pihak-pihak yang memprovokasi dan menganjurkan agar KPU tidak mematuhi putusan MA. KPU harus melaksanakan putusan MA tersebut," tegasnya.

Jika ingin ada perubahan di masa datang, lanjut Ahmad pula, fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR harus melakukan revisi terhadap dasar hukumnya. "Kericuhan Pemilu 2009 ini terjadi justru dimulai dari ketidak-jujuran fraksi parpol yang ada di DPR dalam merumuskan undang-undang Pemilu. Masalah muncul, ketika skenario parpol besar dalam Pemilu 2004 tidak berjalan mulus," ujarnya.

"Inilah momentum terbaik bagi semua partai politik untuk mengakhiri sikap pragmatisme dan transaksionalnya," saran Ahmad Shahab. (fas/JPNN)