Tidak Etis Partai Politik Minta Jatah Pendamping PKH

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana harian Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan proses rekrutmen pendamping program keluarga harapan (PKH) harus dilakukan secara adil, terbuka, dan bebas dari kepentingan politik.

Sebab, kata Saleh, PKH adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, lanjut Saleh, sangat tidak bijak jika dimasuki oleh kepentingan politik temporal.

“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat. Alat untuk merekrut para pemilih," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (5/8).

Saleh mengatakan bahwa yang didampingi ini merupakan masyarakat yang tidak mampu. Kalau diberi bantuan bulanan melalui APBN, pastilah mereka akan patuh pada para pendampingnya.

"Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja dilakukan," ungkap anggota Komisi IX DPR itu.

Nah, Saleh menuturkan, dalam konteks ini pendamping PKH diharapkan dilakukan secara terbuka.

Menurut Saleh, semestinya tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar. Sebab, anggaran yang dipakai adalah APBN.

“Masalahnya, ini menterinya kan dari partai politik. Bagaimana kita mau tahu bahwa seleksinya itu fair? Ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak," katanya.