Tidak Etis Partai Politik Minta Jatah Pendamping PKH
Rabu, 05 Agustus 2020 – 13:21 WIB

Ilustrasi warga antre mengambil dana PKH di ATM BRI Unit Muaradua. Foto: Didi/Sumatera Ekspres/jpg
Menurut Saleh, tidak etis juga kalau semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH.
"Kalau etis, ya pendamping itu juga dibagi secara proporsional. Tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil pemilu," jelasnya.
Dia menambahkan pemenang pemilu itu tidak hanya yang suaranya paling banyak. Pemenang pemilu bisa juga diartikan yang lolos ambang batas parlemen. Jadi, kata dia, yang lolos ambang batas parlemen, mestinya berhak juga dapat jatah pendamping PKH.
"Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik. Kalau tidak, ya tidak usah ada intervensi dari politik. Biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini. Partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya," pungkasnya. (boy/jpnn)
Saleh Partaonan Daulay meminta pendamping PKH tidak dimasuki kepentingan partai politik.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Timnas Indonesia Harus Menang Lawan Bahrain
- Ramadan Jadi Momentum Pengembangan UMKM dan Ekraf
- Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol, Lalu Dukung Anies, Pengamat Ungkap Indikasinya
- Besok Sritex Tutup, Menperin Diminta Turun Tangan Selamatkan Karyawan
- Ramadan Tiba, Pemerintah Harus Siaga
- Dukung Danantara, PAN: Presiden Prabowo Pasti Sudah Menghitung Segala Aspek