Tidak Etis Partai Politik Minta Jatah Pendamping PKH
Rabu, 05 Agustus 2020 – 13:21 WIB
Menurut Saleh, tidak etis juga kalau semua partai politik yang lolos ke parlemen meminta jatah pendamping PKH.
"Kalau etis, ya pendamping itu juga dibagi secara proporsional. Tergantung berapa persen suara dan jumlah kursi hasil pemilu," jelasnya.
Dia menambahkan pemenang pemilu itu tidak hanya yang suaranya paling banyak. Pemenang pemilu bisa juga diartikan yang lolos ambang batas parlemen. Jadi, kata dia, yang lolos ambang batas parlemen, mestinya berhak juga dapat jatah pendamping PKH.
"Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik. Kalau tidak, ya tidak usah ada intervensi dari politik. Biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini. Partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya," pungkasnya. (boy/jpnn)
Saleh Partaonan Daulay meminta pendamping PKH tidak dimasuki kepentingan partai politik.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Agus Widjajanto Sebut Ada Dorongan agar Mbak Tutut Kembali Bergabung ke Partai Golkar
- Saleh PAN Bersyukur MK Hapus Presidential Threshold, Singgung Capres-Cawapres
- PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Bukti Prabowo Melindungi Kepentingan Rakyat Kecil
- HPP Gabah dan Jagung Naik, Saleh: Ini Bukti Kecintaan Prabowo kepada Petani
- Sektor Ekraf dan UMKM Harus Dibantu Guna Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi